Kota Banjarbaru

Silola-DAK

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

Dana Alokasi Khusus

Kota Banjarbaru

Regulasi Terkait Kebijakan DAK



Dasar Hukum
  1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
  2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya Pembagian Urusan)
  3. PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
  4. PMK
  5. Permendagri
  6. Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019
  7. Prioritas Nasional dan Tema RKP
DEFINISI DAK SESUAI UU No.33/2004
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional
DEFINISI DAK SESUAI UU No.23/2014
Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Perpres No 123 Tahun 2016 Juknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik dan Lampiran I Petunjuk  Teknis  Dana Alokasi Khusus  Fisik Bidang Pendidikan:

Dana  Alokasi  Khusus  Fisik atau DAK  Fisik  adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK Fisik  terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi :

  1. DAK Fisik Reguler
  2. DAK Fisik  Penugasan dan
  3. DAK Fisik Afirmasi

DAK Fisik Reguler meliputi bidang :

  1. pendidikan
  2. kesehatan
  3. perumahan dan permukiman
  4. pertanian
  5. kelautan dan perikanan
  6. sentra industri kecildan menengah
  7. pariwisata

DAK Fisik  Penugasan meliputi bidang :

  1. pendidikan sekolah menengah kejuruan
  2. kesehatan rumah sakit rujukan/pratama
  3. air minum
  4. sanitasi
  5. jalan
  6. pasar
  7. irigasi dan
  8. energi skala kecil

DAK Fisik  Afirmasi meliputi bidang :

  1. perumahan dan permukiman
  2. transportasi dan
  3. kesehatan

Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun Anggaran 2017 ini mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik yang terdiri atas beberapa SKPD sebagai berikut :

  1. Dinas Pekerjaan Umum dan PR Kota Banjarbaru
  2. Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Banjarbaru
  3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
  4. Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
  5. RSU Idaman Kota Banjarbaru
  6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
  7. Dinas Pengedalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan PA
  8. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru
  9. Dinas Perdagangan


PERKEMBANGAN DAK BIDANG PERDAGANGAN, JALAN, PERTANIAN SERTA KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU PERIODE 2010-2017



Perkembangan

Arah